gwendolineabsalon.com – Komisi Percepatan Reformasi Polri mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk meninjau ulang penahanan 1.038 demonstran yang ditangkap dalam aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa jumlah tersebut terlalu besar dan memerlukan perhatian lebih dalam penegakan hukum.

Permintaan pengkajian ulang tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada hari Kamis. Jimly juga merekomendasikan agar kepolisian memberikan pertimbangan khusus untuk pelaku yang merupakan perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Ia berharap bahwa meskipun tidak bisa dikeluarkan dari status hukum mereka, setidaknya penangguhan proses hukum dapat diberikan.

Jimly menjelaskan bahwa saat ini, Kapolri tengah melakukan kajian lebih lanjut terkait jumlah tersebut. Dalam siaran pers yang dirilis pada bulan September 2025, Polri melaporkan bahwa Bareskrim bersama 15 Polda telah menangani 246 kasus kerusuhan di berbagai daerah, yang berlangsung antara 25 Agustus hingga 31 Agustus. Dari seluruh kasus, sebanyak 959 tersangka berhasil diamankan, yang terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak.

Polda Metro Jaya mencatat jumlah tersangka dewasa terbanyak, yakni 200 orang, sedangkan Polda Jawa Timur mencatat 140 anak yang terlibat. Dari 295 anak yang berhadapan dengan hukum, 68 di antaranya sudah melalui proses diversi, yang menghindarkan mereka dari jalur hukum formal.

Rekomendasi dari Komisi ini diharapkan dapat memberikan jalan tengah dalam penegakan hukum sekaligus melindungi hak-hak kelompok rentan di masyarakat.