gwendolineabsalon.com – Isu penting muncul terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah inflasi. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti bahwa masalah data penerima bansos masih menjadi kendala dalam proses penyaluran. Dalam sebuah siaran pers pada Kamis (26/3), ia menyatakan bahwa verifikasi dan penyaluran bantuan seharusnya dikelola secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas.

Selly menekankan agar Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki otoritas yang cukup dalam memverifikasi data sebelum menentukan penerima bansos. Melihat pengalaman sebelumnya, proses ini tidak boleh terpisah agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi inflasi, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap bantuan dan menghindari permasalahan berulang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya sempat mengutarakan rencana untuk menyalurkan bansos guna mempertahankan daya beli masyarakat. Namun, Selly menambahkan bahwa perlu ada evaluasi lebih mendalam mengenai kriteria penerima agar tidak ada kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Lebih lanjut, Selly menyuarakan agar Kemensos meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah penyimpangan. Ia mengungkapkan adanya masalah dalam sistem perbankan yang dapat menghambat pencairan dana bagi penerima, seperti kesalahan data dan administrasi yang tidak sinkron.

Selly menegaskan bahwa bansos harus menjadi solusi jangka panjang yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dan mengajak partisipasi publik dalam memperbaiki data penerima. “Bansos harus tepat sasaran serta transparan, agar masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya. Penegasan ini menunjukkan perlunya adanya reformasi sistem yang holistik dalam penyaluran bansos bagi masyarakat yang berhak.