gwendolineabsalon.com – Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang bertujuan untuk menuntaskan polemik terkait jabatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur. Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa proses penyusunan PP ini dianggap lebih cepat dibandingkan jika harus merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yusril menjelaskan bahwa pengaturan melalui PP diharapkan dapat memberikan fokus yang lebih baik pada masalah yang dihadapi. Dia merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa jabatan tertentu dapat diisi oleh prajurit, termasuk TNI dan anggota Polri, dengan ketentuan yang lebih lanjut diatur dalam PP.

Pentingnya PP ini muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anggota Polri hanya bisa menduduki jabatan birokrasi sipil di luar kepolisian jika mereka sudah pensiun atau mengundurkan diri. Dalam konteks ini, PP yang sedang disusun diharapkan dapat memperjelas jabatan yang berhubungan dengan Kepolisian.

Proses perumusan PP ini dimulai dua hari yang lalu dengan melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian PANRB dan Kementerian Hukum, di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Presiden telah menyetujui langkah ini, dan Yusril menargetkan agar PP tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada akhir Januari 2026, memberikan landasan hukum yang jelas terkait penugasan anggota Polri di jabatan sipil.