gwendolineabsalon.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum yang bebas dari konflik kepentingan dalam menangani pelanggaran di Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pernyataan di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu lalu. Prabowo mengungkapkan pengalamannya selama satu tahun menjabat sebagai Presiden, di mana ia telah menghadapi banyak tawaran suap yang seharusnya tidak mengganggu proses penegakan hukum.

Presiden mengisahkan pengalaman ketika menerima daftar perusahaan yang melanggar aturan. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin terlibat langsung dalam verifikasi daftar tersebut demi menghindari potensi konflik kepentingan, terutama mengingat adanya relasi pertemanan dengan beberapa pihak di dalamnya. “Saya tidak mau terpengaruh oleh faktor luar,” tuturnya.

Proses penindakan pelanggaran, lanjut Prabowo, sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, dan setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas tanpa adanya perlakuan istimewa. Ia mengacu pada mandat UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Dalam kesempatan ini, ia juga mengungkapkan keberhasilan pemerintah dalam menyita 4 juta hektare kebun kelapa sawit ilegal, dengan target untuk menambah 4 hingga 5 juta hektare lagi pada tahun 2026. Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinetnya untuk bersatu dalam memerangi korupsi dan memastikan bahwa uang rakyat dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Setiap rupiah harus sampai ke rakyat, ini adalah tekad saya sebagai Presiden,” tutupnya. Penegasan ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk menjadikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.