gwendolineabsalon.com – Penetapan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026 menjadi sorotan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang menyatakan perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, menegaskan pentingnya mempertimbangkan kondisi sektor industri yang belum sepenuhnya pulih, terutama untuk menghindari dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Azam menyatakan, “Kita harus berhati-hati dengan penetapan UMP. Jangan sampai jadi bencana PHK. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak sektor padat karya yang tidak mampu membayar,” ungkapnya. Hal ini mengarah kepada kemungkinan beralihnya pekerja ke sektor informal atau kontrak yang tidak dapat dipenuhi.

Sementara itu, di Jakarta, Aliansi Federasi Serikat Pekerja–Serikat Buruh se-Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI untuk menaikkan UMP Jakarta menjadi Rp6 juta. Usulan ini, yang disampaikan oleh Yusuf Suprapto, Ketua DPD FSP LEM DKI Jakarta, bertujuan menjaga daya beli buruh di tengah inflasi yang tinggi, dan dianggap realistis untuk kondisi ekonomi saat ini.

Aliansi tersebut juga menekankan pentingnya perubahan kebijakan pengupahan, merujuk pada UU Ketenagakerjaan 2003 dan Permenaker 16/2024. Mereka meminta agar UMP dikembalikan kepada dua indikator utama: inflasi dan pertumbuhan ekonomi, mengingat kenaikan UMP Jakarta dalam lima tahun terakhir dianggap belum memadai.

Selain tuntutan UMP, mereka juga mengusulkan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang minimal 5% di atas UMP, serta revisi Kepgub DKI mengenai struktur dan skala upah untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengupahan. Yusuf menekankan bahwa struktur skala upah penting untuk meningkatkan loyalitas dan kinerja pekerja.