gwendolineabsalon.com – Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, semakin mendapatkan sorotan publik. Dalam perkembangan terbaru, desakan kepada Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) semakin menguat, mengingat adanya kejanggalan dalam proses penegakan hukum yang berlangsung. Pembentukan tim ini dianggap krusial untuk menjaga kredibilitas hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyatakan bahwa situasi terkini menunjukkan masalah serius dalam penegakan hukum, terutama setelah mundurnya Kepala BAIS TNI, Letjen TNI Yudi Abrimantyo, yang dinilai sebagai bentuk tanggung jawab institusi. Ia juga mengindikasikan lemahnya penyidikan yang dikelola oleh Polri, yang berpotensi menimbulkan kebingungan publik karena terdapat perbedaan informasi antara kepolisian dan institusi lain.

Hendardi menegaskan bahwa pembentukan TGPF merupakan kebutuhan mendesak guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan mengenai kasus ini. Langkah tersebut dianggap sebagai respons yang objektif agar hak publik untuk mendapatkan informasi dapat dipenuhi secara profesional. Proses ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mewujudkan keadilan bagi korban.

Ia menekankan pentingnya melibatkan unsur independen dalam TGPF, seperti akademisi dan pakar hukum, serta memberikan akses investigasi yang luas untuk membuka seluruh rangkaian kejadian, termasuk kemungkinan keterlibatan aparat negara. Hendardi menambahkan bahwa hasil kerja TGPF wajib dibawa ke peradilan umum, guna menegakkan prinsip kesetaraan hukum tanpa memandang latar belakang pelaku, agar tidak hanya menjadi formalitas belaka.