gwendolineabsalon.com – Tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan akan dihapus dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menyukseskan program ini, yang telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa penghapusan tunggakan ini akan difokuskan pada peserta yang telah berpindah dari kategori mandiri menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang mengalami kesulitan pembayaran iuran namun telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

“Pemutihan ini berlaku bagi peserta yang sebelumnya menunggak ketika masih terdaftar sebagai mandiri, tetapi kini statusnya sudah menjadi PBI. Jika mereka masih tercatat memiliki tunggakan, pemerintah daerah akan menghapusnya,” jelas Ghufron dalam sebuah konferensi di Kementerian Keuangan pada 22 Oktober 2025.

Namun, Ghufron menegaskan bahwa program penghapusan ini harus tepat sasaran. Penyaluran bantuan akan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar hanya peserta yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan manfaat. Ia juga mengingatkan bahwa pemutihan ini tidak diperuntukkan bagi peserta yang dapat membayar tetapi sengaja menunggak.

“BPJS merupakan upaya negara untuk menjamin akses kesehatan. Kami berharap peserta tidak menyalahgunakan kesempatan ini untuk menunda pembayaran iuran,” tutupnya. Pemutihan ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam mengakses layanan kesehatan yang layak dan terjamin.