gwendolineabsalon.com – Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia melayangkan kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait protes yang marak terjadi di Indonesia. Dalam siaran pers yang dirilis pada Senin (1/9), koalisi menilai pemerintah gagal menangkap akar permasalahan yang melatarbelakangi aksi demonstrasi, yang dipicu oleh kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Kritik tersebut muncul setelah Prabowo menghadiri konferensi pers pada 31 Agustus 2025, di mana ia menyebut demonstran sebagai pelaku makar dan terorisme. Menurut koalisi, pernyataan ini berpotensi membahayakan demokrasi dan keselamatan rakyat. Mereka menganggap bahwa justifikasi tersebut hanya akan menambah ketegangan dan menciptakan suasana represif.

Koalisi juga menyoroti masalah lainnya, seperti tingginya gaji pejabat dan pengelolaan anggaran yang dinilai boros. Mereka menyatakan bahwa ketidakpuasan publik saat ini merupakan akumulasi dari berbagai masalah, termasuk pemborosan anggaran dan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat di tengah krisis.

Dalam rangka merespons situasi ini, koalisi mendesak pembentukan tim independen yang dipimpin oleh Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan kekerasan selama aksi demonstrasi. Tim tersebut diharapkan melibatkan lembaga independen dan akademisi, serta representasi dari masyarakat sipil.

Selain itu, mereka meminta agar aparat segera membebaskan semua demonstran yang ditangkap serta memberikan rehabilitasi dan restitusi kepada korban kekerasan. Koalisi menegaskan bahwa langkah-langkah represi yang diambil pemerintah dapat merusak struktur demokrasi dan keselamatan rakyat.