gwendolineabsalon.com – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan pencabutan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sebagai respons terhadap aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Langkah ini dianggap penting untuk meredakan gejolak massa dan menjaga stabilitas nasional. Subarsono, Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, menilai bahwa keputusan ini perlu segera diambil untuk mengatasi situasi tersebut.

Sementara itu, perhatian kini beralih pada gaji dan tunjangan para Menteri dan Wakil Menteri. Subarsono berpendapat bahwa ini juga bisa dijadikan momentum bagi Presiden untuk mengevaluasi tunjangan tersebut, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Meski demikian, isu terkait tunjangan menteri tidak menjadi perhatian utama dalam aksi demonstrasi, sehingga dapat menjadi risiko bagi pemerintah jika melakukan perubahan yang berpotensi mengurangi loyalitas anggota partai koalisi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masalah kenaikan tunjangan DPR lebih mendesak untuk diperhatikan, mengingat jumlah anggota DPR yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan menteri dan wakil menteri. Subarsono menyarankan agar kritik dan reformasi diarahkan pada pengurangan jumlah kementerian yang dirasakan terlalu banyak, dengan saat ini total ada 48 menteri dan 55 wakil menteri. Penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan saat ini bergantung pada revisi UU Haji dan Umrah, yang meningkatkan total kementerian menjadi 49.

Dari peristiwa demonstrasi yang berujung kerusuhan, penting bagi pemerintah dan DPR untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Subarsono menekankan perlunya kajian serius dalam pembuatan kebijakan serta meminta agar isu-isu yang akan diangkat lebih dulu disampaikan kepada publik untuk mendapatkan umpan balik sebelum keputusan diambil.